-->

Notification

×

Iklan

Iklan

iklan close

close

Grib Jaya Garut Siap Hadapi Oknum Yang Ganggu Pembangunan Desa

Kamis, 06 Juli 2023 | Kamis, Juli 06, 2023 WIB | 0 Views Last Updated 2023-08-09T22:14:24Z
Asep Rahmat SHI SH

SGJ Garut - Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya/ DPC Grib Jaya Kabupaten Garut tetap konsisten mengawal pelaksanaan pembangunan desa.

Kades diminta tidak usah takut apabila ada oknum wartawan ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bermaksud ikut campur mengganggu dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pernyataan sikap itu disampaikan, Ketua DPC Grib Jaya Kabupaten Garut, Asep Rahmat, SHI, SH. saat ngobrol bareng bersama Kepala Desa Jatiwangi, Kecamatan Pakenjeng, di Warkop Guntur Sari, Rabu (5/7).

Ia menyampaikan, jika ada oknum wartawan atau LSM mengganggu pelaksanaan pembangunan segera memberitahukan PAC Grib Jaya setempat.

“Kita siap mengawal kepala desa agar pembangunan tiap- tiap desa agar lebih maju,” tegas Asep Rahmat.

Ia menghimbau PAC dan Ranting Grib Jaya agar menjalin komunikasi yang cukup baik dengan pemerintah desa sehingga bisa mengetahui langsung permasalahan ataupun kendala di wilayah pedesaan tersebut.

“Kelancaran pelaksanaan pembangunan desa adalah tugas kita bersama. Jadi kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, semua harus bersama-sama,” tuturnya.

Menurut Asep Rahmat, terkait dengan pengelolaan dana desa meminta harus dilakukan musyawarah dengan perwakilan masyarakat.

"Yang paling penting adalah manajemen pengelolaan dana desa yang transparan. Ini bisa melibatkan partisipasi publik, partisipasi warga desa dalam perencanaannya (program)," ungkapnya.

Ia menjelaskan, masyarakat harus mau berpartisipasi dalam menentukan setiap program yang akan dilakukan pemerintah desa melalui anggaran tersebut. Sehingga anggaran Dana Desa akan disalurkan untuk program produktifyang berdampak pada perekonomian masyarakat di pedesaan.

Apabila ada ketidaktransparanan dari aparat desa saat menggunakan anggaran tersebut, maka masyarakat sudah bisa menduga akan ada penyimpangan. Menurut Asep Rahmat, masyarakat sebenarnya sudah terbiasa melakukan pengawasan. Misalnya, dalam anggaran kas masjid atau dana di RT/RW. Sebelum menggunakan dana tersebut, masyarkat sering melakukan musyawarah mufakat**"
close