 |
SGJ, Garut - Di Kegiatan Rutin Piket, Ormas Grib Jaya DPC Kabupaten Garut, Jawa Barat selalu berupaya untuk menjalin silaturahmi, menambah relasi, dan membuat berbagai inovasi agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai.
Oleh karena itu, pada kesempatan kegiatan piket tersebut menerima kunjungan dari Kepala Desa Cikedokan, Pepen Efendi, dan Ridwan, Kepala Desa Cinisti, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, di Markas Komando (Mako) Grib Jaya, jalan Ibrahim aji, Jumat (15/9/23).
Rangkaian kegiatan piket dipimpin langsung oleh Ketua DPC Kabupaten Garut, Asep Rahmat, SHI, SH. Disela kegiatan piket itu ia mengatakan kegiatan piket sebagai ajang silaturahmi antara Grib Jaya serta elemen masyarakat.
“Kegiatan piket ini merupakan sarana yang efektif untuk memelihara dan meningkatkan kebersamaan guna membangun komunikasi dialogis yang terjadi diantara kita, saling memberi informasi terkait situasi yang terjadi di wilayah.” Tuturnya.
Asep Rahmat mengatakan seringkali banyak ormas yang tidak mengetahui peran sentralnya. Padahal, peran ormas penting sekali.
"Contoh, warga diajak untuk lebih memahami peran ormas dalam pembangunan daerah, dengan begitu warga pun ikut mendukung keberadaan ormas yang benar benar aktif membantu kepentingan masyarakat," tegas A.R sapaannya, yang juga menjabat Anggota Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Garut.
A.R berharap, eksistensi kerja ormas Grib Jaya dapat lebih nyata sehingga masyarakat juga dapat ikut mendukungnya.
“Ormas dan pemerintah daerah harus bisa bersinergi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, kita mampu mengatasi semua persoalan bangsa yang dihadapi sekarang,” ujarnya.
Dialog Kades Soal Mendeteksi Ormas Dan LSM Yang Kerap "Mengintimidasi"
A.R memberikan perhatian serius terkait seringnya Kades didatangi lembaga yang mengatasnamakan Ormas dan LSM. Selama ini dalam pandangan A.R, Ormas dan LSM harus terdaftar di Kesbangpol dan berbadan hukum.
"Hendaknya Kesbangpol memberikan salinan data lengkap terkait dengan keberadaan ormas dan LSM tersebut kepada para Kades. Jika ada ormas dan LSM dari daerah lain memasuki wilayah yang bukan wilayahnya,hal ini patut dipertanyakan," ungkapnya.
A.R menambahkan, hal ini untuk mendeteksi adanya ormas dan LSM yang asli dan yang abal-abal. Ia mencontohkan, kedatangan LSM yang tidak berkompeten dan tidak memiliki dasar yang jelas dengan tujuan berbeda dengan maksud melakukan investigasi yang bukan kewenanganya.
“Kades harus bisa tegas menyikapi hal ini dan jika sudah melakukan intimidasi dan ancaman perlu menempuh jalur hukum,” ujarnya. ***(Yopi/ Dilan/ Red)
