SGJabar - Sungguh miris..! Tindakan korupsi di sekolah kian marak terjadi. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), sektor pendidikan menempati posisi ke-tiga yang paling banyak melakukan tindakan korupsi. Ironisnya, sebagian kasus korupsi tersebut terjadi di sekolah, serta melibatkan guru dan kepala sekolah.
Baru-baru ini, seorang narasumber, BS (56) kepada awak media membeberkan informasi dugaan belanja fiktif menggunakan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terjadi disalah satu sekolah negeri di wilayah kecamatan Leles, Kabupaten Garut.
"Modus yang disinyalir, pihak sekolah melakukan kegiatan manipulasi order di marketplace SIPLah, hal tersebut dilakukan dengan melalui kesepakatan bersama dengan pihak swasta CV.LP sebagai penyedia barang/ buku kurikulum merdeka di Sekolah Negeri tersebut,” ujarnya.
Dia menyebutkan dugaan manipulasi dikuatkan dengan bukti pembelanjaan buku kurikulum tahun anggaran BOS pada bulan Juli 2023 lalu.
"Kegiatan pembelanjaan buku kurikulum hanya sebagian saja. Hal tersebut bisa terjadi diduga sekolah hanya menumpang kwitansi pembelanjaan kepada penyedia barang, tindakan semacam itu sering disebut dengan kata “numpang lewat”. Sehingga setelah uang berhasil di transfer ke penyedia, maka penyedia mengembalikan uang sebagiannya lagi kepada pihak sekolah dengan dipotong komitmen fee kedua belah pihak,” pungkasnya.
Kepada awak media narasumber BS memperlihatkan bukti sebuah foto, terlihat jelas dalam foto itu seorang yang diduga adalah bendahara sekolah negeri sedang menerima sejumlah uang dalam kantong kertas coklat di ruangan kantor perusahaan penyedia barang (buku kurikulum).
Dari keterangan dia sempat menyinggung bahwa bos CV penyedia barang adalah PNS yang berprofesi guru di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Garut. Jejak rekamnya sebagai pengusaha penyedia buku kurikulum sudah "familiar" di kalangan Satuan Pendidikan (Satdik) di Kabupaten Garut. Pasalnya, beberapa kepala sekolah dan bendahara kerap mendapat bonus dari orderan buku berupa akomodasi perjalanan travel keluar kota seperti Jogyakarta dan Bali.
"Nah! dengan foto dan data-data traveling yang ada ini dapat dijadikan bukti awal penyidikan dugaan kasus manipulasi dan gratifikasi," pungkasnya.
Sementara dugaan "kongkalikong" muncul kepermukaan dan menarik perhatian Ormas Grib Jaya DPC Kabupaten Garut. Kabar tak sedap ini perlu ditelaah agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu dan menjadi rumor belaka.
Menanggapi Ketua DPC Garut, Asep Rahmat Permana,SH,SHI mengatakan bahwa pengaduan temuan BS, dirinya akan senantiasa konsisten dalam mengawal kasus tersebut hingga kebenaran dan keadilan ditegakkan.
“Kami konsisten pada pengusutan kasus tersebut hingga kebenaran dan keadilan ditegakkan,” pungkasnya.
Kami berharap foto ini menjadi bukti permulaan untuk dilakukan proses penyidikan, "Langkah awal kami akan menyuarakan dan melaporkan kasus dugaan belanja fiktif sekolah negeri itu kepada Inspektorat Kabupaten Garut,".
Sementara kepala sekolah, dan bendahara sekolah dan penyedia barang saat akan dikonformasi atas tudingan narasumber BS tersebut tidak berada di tempat. Hingga konfirmasi melalui chat dan telepon pun tidak merespon.***
