SGJabar> Selasa (21 Januari 2025), Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih, Dedi Mulyadi alias Kang Demul mengeluarkan statement kepada seluruh Kepala Sekolah (Kepsek) se-Jabar mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai dengan Sekolah Menengah Atas maupun Kejuruan (SMA/K) agar segera menyerahkan ijazah para siswanya yang ditahan karena dalih tertentu.
Demul berpendapat ijazah tersebut merupakan dokumen penting yang menyangkut masa depan dari pada alumni itu sendiri. Ia meminta agar tidak ada lagi penahanan ijazah ini.
"Apabila sampai saat ini ada siswa yang telah lulus sekolah tetapi ijazahnya atau surat tanda tamat belajarnya belum diberikan, mohon segera untuk diserahkan kepada para siswa karena ijazah itu sangat diperlukan untuk perjalanan kehidupan dan karier mereka," ujarnya.
Menurut Demul alasan ijazah siswa yang ditahan ini karena masalah tunggakan biaya pendidikan. Karena itu ia meminta pihak sekolah untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.
“Apabila ada tunggakan yang ditimbulkan, silakan segera disusun tunggakannya dan nanti ada tim yang akan berkoordinasi dengan bapak ibu (Kepsek) semua mengenai kewajiban siswa tersebut. Saya tidak ingin masalah finansial menjadi penghalang siswa mendapatkan hak mereka berupa ijazah," ujarnya.
Menindaklanjuti masalah ini, lanjut Demul sebagai langkah konkret akan mengumpulkan seluruh Kepala Dinas Pendidikan kota dan kabupaten se-Jawa Barat. Hal itu bertujuan untuk membahas secara mendalam permasalahan ijazah yang tertahan dan tunggakan biaya pendidikan di sejumlah sekolah.
“Kami ingin mendengar langsung dari Dinas Pendidikan mengenai kendala yang dihadapi dan mencari solusi terbaik agar tidak ada lagi siswa yang dirugikan. Ini adalah langkah awal untuk membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan,” ungkap Demul.
Ia menyinggung kebijakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah Jawa Barat dalam menghormati dunia pendidikan dan memberikan penghargaan kepada siswa yang telah menyelesaikan pendidikannya.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi siswa yang tertahan masa depannya karena alasan keuangan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memberikan pendidikan yang layak bagi semua," katanya.
Dedi juga meminta kepala UPTD di seluruh Jawa Barat untuk segera berkoordinasi dengan kepala sekolah guna mempercepat penyelesaian terkait masalah ini. ***
